PALU, SULTENG EASY – Tidak ada situasi yang lebih membuat panik sebuah keluarga selain melihat orang tua, anak, atau pasangan tiba-tiba jatuh sakit dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Di saat pikiran sedang kalut memikirkan keselamatan nyawa keluarga, warga justru sering dihadapkan pada kenyataan pahit: mereka harus berjuang sendirian menghadapi meja pendaftaran rumah sakit.
Selama ini, urusan orang sakit seolah-olah hanya menjadi urusan pribadi antara keluarga pasien dengan pihak penerima di rumah sakit. Keluarga yang sedang kebingungan harus mengurus surat rujukan ke sana kemari, mengecek apakah kartu kesehatannya aktif atau menunggak, hingga menunggu kepastian kamar perawatan.
Kelemahan Saat Ini: Hak Kesehatan Terlalu Jauh dari Jangkauan Warga
Mengapa warga yang sedang sakit masih sering kesulitan mendapatkan pertolongan cepat? Salah satu kelemahan utamanya terletak pada sistem saat ini yang menyerahkan kendali hak kesehatan masyarakat sepenuhnya kepada lembaga seperti BPJS dengan segala aturan administrasinya.
Ketika hak sehat warga dikunci di balik status kartu dan sistem komputer yang kaku, rasa kemanusiaan sering kali kalah oleh syarat kertas. Apabila kebetulan kartu warga sedang bermasalah atau alur rujukannya dianggap belum lengkap, keluarga pasien sendiri yang harus pusing mencari jalan keluar di depan loket rumah sakit. Dalam kondisi darurat dan lemah, masyarakat kecil seakan berjalan sendiri tanpa ada tangan negara yang mendampingi.
Kembalikan Kendali ke Pihak yang Paling Benar dan Terdekat: RT dan RW
Di sinilah negara seharusnya hadir dengan cara yang paling masuk akal dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Siapa sebenarnya wakil negara yang paling dekat dan paling mengenal warga sehari-hari? Jawabannya bukan kantor asuransi kesehatan, melainkan Ketua RT dan Ketua RW di lingkungan tempat tinggal warga itu sendiri.
RT dan RW adalah pihak yang paling tahu persis siapa warganya, bagaimana kondisi keluarganya, dan siapa yang benar-benar sedang mengalami musibah sakit. Karena itu, langkah paling bijak bagi pemerintah adalah mengalihkan dan memberikan kewenangan pemegang hak kesehatan warga kepada pihak yang paling dekat ini, yakni pengendali tingkat dasar RT dan RW.
Impian Masyarakat: Ada Warga Sakit, RT/RW yang Mengurus dan Menjamin
Bayangkan betapa tenangnya hati masyarakat apabila sistem kesehatan kita dijalankan dari lingkungan terdekat seperti ini:
1. Warga Tidak Lagi Berjuang Sendirian: Begitu ada warga yang jatuh sakit, keluarga cukup melapor ke Ketua RT atau RW setempat. Sejak detik itu, negara melalui RT/RW langsung mengambil alih tanggung jawab untuk mengurus warganya.
2. Kewenangan RT/RW Langsung Berlaku di Rumah Sakit: Dengan wewenang resmi yang diberikan pemerintah kepada RT dan RW, pengantar atau konfirmasi dari RT/RW sudah menjadi jaminan sah bagi rumah sakit untuk langsung merawat pasien saat itu juga.
3. Selamatkan Orangnya Dulu Tanpa Drama Kartu: Pihak rumah sakit tidak perlu lagi menolak atau menahan pasien karena alasan kartu belum aktif. Cukup dengan kepastian dari RT/RW bahwa pasien tersebut adalah benar warganya yang membutuhkan pertolongan, dokter dan perawat bisa langsung bekerja menyelamatkan nyawa.
Kemudahan seperti inilah yang sesungguhnya paling diimpikan oleh masyarakat bawah. Warga tidak butuh alur pengurusan yang canggih di atas kertas tetapi menyulitkan saat darurat. Masyarakat hanya ingin kepastian bahwa ketika mereka jatuh sakit, pemimpin lingkungan terdekat mereka punya kuasa penuh untuk memastikan warganya langsung dirawat sampai sembuh.
Ketika negara berani memberikan kepercayaan dan kewenangan kesehatan ini kepada RT dan RW, tidak akan ada lagi cerita warga kecil yang terlantar atau bingung sendirian di lorong rumah sakit. Negara benar-benar hadir di depan pintu rumah, menjaga rakyatnya di saat yang paling membutuhkan.
