PALU – Jalan, jembatan, listrik, sekolah, fasilitas kesehatan, dan berbagai pembangunan lainnya memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Namun manfaat pembangunan tersebut pada dasarnya bersifat umum dan dapat digunakan banyak orang.
Di sisi lain, pelaku usaha memiliki hubungan yang lebih khusus dengan pemerintah. Mereka mendaftarkan kegiatan usahanya, mengurus legalitas, memenuhi persyaratan sesuai bidang usaha, dan bagi yang telah memenuhi ketentuan perpajakan juga menjalankan kewajiban pajaknya.
Karena itu, ada pertanyaan yang layak dibicarakan di tengah perkembangan teknologi saat ini: selain pembangunan yang manfaatnya dirasakan masyarakat secara umum, pelayanan apa yang dapat diberikan pemerintah sehingga dampaknya dirasakan secara langsung oleh tempat usaha?
Dampak langsung itu tidak selalu harus berbentuk uang atau bantuan modal.
Salah satu yang semakin bernilai pada zaman digital adalah kepercayaan.
1. Pembangunan Umum Berbeda dengan Dampak Langsung kepada Usaha
Pajak secara hukum memang merupakan kontribusi wajib kepada negara tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Karena itu, membayar pajak tidak berarti seseorang berhak meminta nilai pajaknya dikembalikan dalam bentuk pelayanan atau bantuan dengan jumlah yang sama.
Namun persoalan yang dibahas di sini berbeda.
Jalan yang dibangun pemerintah, misalnya, dapat digunakan oleh pelaku usaha, pekerja, pelajar, wisatawan, maupun masyarakat lainnya. Manfaatnya sangat penting, tetapi sifatnya umum.
Pelaku usaha masih dapat mempertanyakan bentuk pelayanan pemerintah yang secara khusus membantu kegiatan usahanya berkembang.
Jawabannya tidak harus berupa uang. Pemerintah dapat memberikan manfaat langsung melalui teknologi dan pelayanan digital.
2. Pemerintah Sudah Memiliki Dasar Data Usaha
Indonesia sudah memiliki sistem Online Single Submission atau OSS. NIB menjadi identitas resmi bagi pelaku usaha untuk memulai atau menjalankan kegiatan usaha.
Dalam sistem perizinan juga terdapat data lokasi usaha. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur persyaratan, standar, pengawasan, dan kewajiban yang berbeda berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
Artinya, pemerintah sebenarnya telah memiliki salah satu fondasi penting: hubungan resmi dengan pelaku usaha dan data mengenai kegiatan usahanya.
Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana data dan proses tersebut dapat dikembangkan menjadi manfaat yang lebih terasa setelah izin selesai diurus.
3. Bayangkan Alamat Usaha Mendapat Verifikasi Resmi
Contohnya sangat sederhana.
Sebuah penginapan, rumah makan, bengkel, rental kendaraan, toko oleh-oleh, jasa wisata, atau usaha lainnya telah terdaftar dan memenuhi persyaratan yang berlaku.
Pemerintah kemudian memiliki program untuk memeriksa keberadaan usaha tersebut.
Apabila alamat benar, identitas usaha sesuai, persyaratan yang diwajibkan telah dipenuhi, dan informasi dasarnya dapat diverifikasi, pemerintah dapat memberikan status seperti:
“Usaha Terverifikasi – Keberadaan dan alamat usaha telah diperiksa oleh instansi berwenang.”
Status tersebut kemudian dapat diperiksa masyarakat melalui halaman resmi pemerintah.
Pemerintah tidak perlu mengatakan bahwa makanan sebuah rumah makan pasti enak atau sebuah penginapan pasti memberikan pelayanan terbaik. Penilaian seperti itu tetap menjadi hak konsumen.
Yang diyakinkan pemerintah adalah hal yang memang dapat diperiksa: usaha tersebut benar ada, lokasinya benar, identitasnya jelas, dan persyaratan yang menjadi dasar status verifikasinya telah dipenuhi.
4. Satu Keterangan Resmi Bisa Mempunyai Nilai Ekonomi
Bayangkan seseorang dari luar Sulawesi Tengah hendak berkunjung ke sebuah daerah yang belum pernah didatanginya.
Ia membuka internet dan mencari tempat menginap, rental kendaraan, rumah makan atau jasa lainnya.
Ia menemukan beberapa pilihan. Namun pada salah satu tempat terdapat informasi yang dapat ditelusuri ke sumber resmi pemerintah bahwa keberadaan dan alamat usaha tersebut telah diverifikasi.
Bagi orang yang sama sekali tidak mengenal wilayah itu, informasi sederhana tersebut dapat menambah kepercayaan.
Inilah contoh dampak langsung yang tidak berbentuk uang.
Pemerintah tidak memberikan pelanggan kepada pemilik usaha. Pemerintah juga tidak memaksa masyarakat memilih tempat tersebut.
Pemerintah memberikan sesuatu yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi: kepastian informasi awal.
Selanjutnya pemilik usaha tetap harus bersaing melalui harga, kualitas produk, keramahan, kebersihan, pelayanan, dan kemampuannya menjaga kepercayaan pelanggan.
5. Pemerintah Tidak Harus Membuat Peta Digital Baru
Masyarakat sekarang sudah menggunakan berbagai mesin pencari, peta digital, media sosial, dan layanan internet untuk menemukan tempat usaha.
Karena itu, pemerintah tidak harus menjawab setiap perkembangan teknologi dengan membuat aplikasi baru.
Yang lebih penting adalah bagaimana informasi resmi pemerintah dapat hadir atau mudah diperiksa dari ruang digital yang memang sudah digunakan masyarakat.
Jika aturan dan kerja sama memungkinkan, status verifikasi dapat dihubungkan dengan layanan digital yang digunakan masyarakat. Jika tidak, pemerintah tetap dapat menyediakan halaman verifikasi resmi yang mudah ditemukan dan dibagikan oleh pelaku usaha.
Misalnya terdapat kode atau tautan resmi yang ketika dibuka menampilkan:
nama usaha
alamat yang telah diverifikasi
jenis usaha
status verifikasi
tanggal pemeriksaan terakhir
masa berlaku
informasi yang telah diperiksa
kanal pengaduan
Sederhana, tetapi manfaatnya dapat langsung digunakan pemilik usaha untuk membangun kepercayaan.
6. Terverifikasi dan Direkomendasikan Harus Dibedakan
Pemerintah juga perlu berhati-hati menggunakan kata “rekomendasi”.
Status “terverifikasi” dapat berarti pemerintah telah memeriksa identitas, keberadaan, alamat, dan persyaratan tertentu.
Sedangkan status “direkomendasikan” seharusnya mempunyai standar lebih tinggi.
Jika pemerintah ingin memberikan rekomendasi, kriterianya harus terbuka dan berlaku sama bagi usaha yang memenuhi syarat.
Misalnya untuk jenis usaha tertentu terdapat standar kebersihan, keselamatan, pelayanan, keterbukaan harga, fasilitas, kompetensi, atau persyaratan lainnya sesuai bidang usaha.
Usaha yang memenuhi standar dapat memperoleh status tersebut untuk jangka waktu tertentu.
Dengan cara itu, rekomendasi pemerintah mempunyai nilai karena diberikan melalui proses, bukan sekadar tulisan atau stiker.
7. Status Pemerintah Harus Bisa Dicabut
Kepercayaan tidak akan berarti apabila verifikasi hanya dilakukan sekali kemudian dibiarkan bertahun-tahun.
Usaha dapat pindah.
Nomor telepon dapat berubah.
Pemilik dapat berganti.
Kegiatan usaha dapat berhenti.
Standar pelayanan juga dapat menurun.
Karena itu, status verifikasi atau rekomendasi harus memiliki tanggal pemeriksaan dan masa berlaku. Pelaku usaha berkewajiban memperbarui informasi, sedangkan pemerintah mempunyai mekanisme untuk memeriksa kembali apabila terdapat perubahan atau laporan masyarakat.
Jika persyaratan tidak lagi dipenuhi, status dapat diperbaiki, dibekukan, atau dicabut sesuai aturan yang dibuat.
8. Konsumen Harus Memiliki Tempat Mengadu
Bagian ini sama pentingnya dengan verifikasi.
Jika pemerintah memberikan status resmi kepada sebuah tempat usaha, masyarakat harus mengetahui ke mana mereka dapat menyampaikan pengaduan apabila menemukan informasi yang tidak benar atau persoalan yang berkaitan dengan standar yang telah diverifikasi.
Misalnya seseorang datang dari luar daerah karena melihat status resmi tersebut.
Setelah tiba, ternyata alamat tidak sesuai dengan informasi yang diverifikasi atau ditemukan persoalan lain yang berkaitan langsung dengan dasar pemberian status.
Konsumen seharusnya tidak berhenti pada menulis komentar di internet.
Harus tersedia kanal resmi untuk melaporkan masalah tersebut.
Laporan kemudian dapat diperiksa dan, apabila terbukti berkaitan dengan persyaratan verifikasi, menjadi dasar untuk memperbarui status usaha.
Dengan demikian, tanda verifikasi pemerintah bukan sekadar simbol. Ada tanggung jawab di belakangnya.
9. Pelaku Usaha yang Menjaga Standar Mendapat Manfaat
Sistem seperti ini juga memberikan alasan ekonomi kepada pemilik usaha untuk menjaga datanya tetap benar.
Alamat diperbarui karena pelanggan membutuhkannya.
Nomor telepon dijaga tetap aktif.
Persyaratan dipenuhi.
Standar pelayanan dijaga.
Pengaduan ditanggapi.
Semakin baik reputasi sistem verifikasi pemerintah, semakin bernilai pula status tersebut bagi usaha yang memilikinya.
Bagi usaha kecil, kepercayaan seperti ini bahkan dapat lebih berguna daripada promosi sesaat.
10. Pemerintah Juga Mendapatkan Data yang Lebih Hidup
Manfaatnya tidak hanya untuk pengusaha dan konsumen.
Pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih baik mengenai usaha yang benar-benar masih berjalan.
Data tidak hanya menunjukkan bahwa suatu NIB pernah diterbitkan, tetapi dapat berkembang menjadi informasi mengenai usaha yang aktif, lokasi yang telah diperiksa, perubahan alamat, pemenuhan standar tertentu, hingga persoalan yang sering dilaporkan konsumen.
Data tersebut kemudian dapat membantu pemerintah menentukan kebutuhan pelatihan, infrastruktur, promosi daerah, pengawasan, hingga pengembangan sektor usaha tertentu.
11. Transformasi Digital Harus Sampai ke Tempat Usaha
Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital pada 2026 juga telah menyampaikan bahwa tantangan digitalisasi UMKM tidak lagi cukup dijawab dengan membuat pelaku usaha terhubung ke internet.
Arah berikutnya adalah bagaimana konektivitas menghasilkan pertumbuhan nyata, memperluas pasar, dan membuat UMKM lebih mampu bersaing.
Pemikiran tersebut dapat diterjemahkan sampai pada pelayanan yang sangat sederhana.
Jika sebuah usaha telah terdaftar dan memenuhi standar, bantu agar keberadaannya lebih mudah dibuktikan.
Jika alamatnya telah diperiksa, berikan status yang dapat dipercaya masyarakat.
Jika memenuhi standar tambahan, berikan pengakuan yang mempunyai nilai.
Jika konsumen menemukan masalah, sediakan tempat mengadu.
Dan jika usaha menjaga standar tersebut, biarkan kepercayaan masyarakat menjadi salah satu keuntungan yang diperolehnya.
12. Dampak Langsung Tidak Harus Berupa Bantuan Uang
Inilah bagian terpentingnya.
Pelaku usaha tidak selalu membutuhkan pemerintah datang membawa bantuan uang.
Dampak langsung juga dapat hadir ketika pemerintah membantu sebuah usaha menjadi lebih mudah ditemukan, lebih mudah dipercaya, informasi dasarnya lebih pasti, standarnya dapat diketahui, dan konsumennya merasa lebih aman untuk melakukan transaksi.
Jalan yang baik membantu orang mencapai tempat usaha.
Internet membantu orang mencarinya.
Namun kepercayaan membuat orang berani datang dan bertransaksi.
Karena itu, kemajuan teknologi seharusnya tidak hanya membuat urusan pemerintah menjadi lebih digital. Teknologi juga perlu membuat manfaat pelayanan pemerintah semakin nyata bagi masyarakat dan dunia usaha.
Pemerintah tetap menjalankan fungsi mengatur, memberikan izin, mengawasi, dan memungut penerimaan negara sesuai ketentuan. Tetapi hubungan dengan pelaku usaha tidak harus berhenti di sana.
Dunia sudah digital.
Pelayanan pemerintah kepada dunia usaha juga dapat bergerak lebih jauh: dari sekadar mencatat bahwa sebuah usaha ada, menjadi membantu usaha yang memenuhi standar agar keberadaannya lebih mudah dipercaya oleh masyarakat, wisatawan, calon pelanggan, bahkan mitra dari luar daerah dan luar negeri.
