PALU – Aliansi Mahasiswa Kota Palu mendesak kepastian pasokan BBM, LPG, dan listrik serta tindak lanjut atas sejumlah persoalan pelayanan publik dalam aksi di Kantor DPRD Sulawesi Tengah, Senin (21/9/2026).
Aksi yang diikuti sekitar 150 orang itu berlanjut dengan audiensi bersama sejumlah anggota DPRD Sulteng pada sore hari. Mahasiswa meminta agar aspirasi mereka menghasilkan langkah konkret dan tidak berhenti pada penerimaan tuntutan.
Persoalan energi menjadi salah satu sorotan utama. Massa meminta keterbukaan informasi mengenai ketersediaan dan distribusi BBM serta LPG, sekaligus penjelasan atas pemadaman listrik yang mereka keluhkan.
Perwakilan mahasiswa juga meminta pihak penyedia BBM dan PLN dihadirkan dalam pembahasan lanjutan agar persoalan tersebut dapat dijelaskan langsung oleh pihak terkait.
Selain energi, mahasiswa menuntut penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Mereka juga meminta pertanggungjawaban atas dugaan kasus keracunan yang dikaitkan dengan pelaksanaan MBG.
Di bidang pendidikan, tuntutan mencakup pemerataan infrastruktur, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, serta akses pendidikan gratis. Mahasiswa turut meminta evaluasi pembangunan Universitas Rakyat Indonesia.
Isu lingkungan juga masuk dalam aspirasi yang disampaikan. Massa mendesak pembatasan aktivitas pertambangan di Kota Palu demi kualitas udara, evaluasi pertambangan ilegal di Sulawesi Tengah, serta penanganan kebakaran hutan.
Mereka juga meminta pengetatan syarat alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk proyek strategis nasional, termasuk kajian lingkungan independen dan persetujuan komunitas petani.
Sejumlah tuntutan nasional lainnya meliputi keterbukaan draf RUU Perampasan Aset, revisi UU TNI dan Polri, serta evaluasi kebijakan Kementerian ESDM.
Dalam audiensi, anggota Komisi IV DPRD Sulteng Risnawati M. Saleh menyampaikan rencana berkoordinasi dengan pimpinan DPRD untuk menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) bersama mahasiswa.
Sekretaris Komisi IV DPRD Sulteng Wiwik Jumatul Rofi’ah menjelaskan bahwa rencana tersebut akan dikoordinasikan dengan Badan Musyawarah. Jadwal yang disepakati kemudian akan disampaikan kepada perwakilan mahasiswa.
Mahasiswa meminta kepastian tindak lanjut karena menilai sejumlah tuntutan sebelumnya belum mendapatkan penyelesaian. Mereka juga menginginkan keterlibatan pimpinan DPRD dalam pertemuan lanjutan.
Hingga audiensi berakhir, waktu pelaksanaan RDP belum ditetapkan. Rangkaian aksi selesai pada sore hari, dan peserta kembali ke titik kumpul sebelum membubarkan diri.