PALU, SULTENGEASY – Pemandangan tak biasa terlihat di ruas jalan protokol Kota Palu pada Selasa (6/10/2026) pagi. Konvoi sekitar 13 unit armada truk kontainer bersama satu mobil komando bergerak memadati jalanan, mengiringi aksi unjuk rasa damai yang digelar oleh puluhan massa dari Aliansi Masyarakat Buruh dan Mahasiswa Bersatu Kota Palu.
Aksi massa yang dimulai dari titik kumpul kawasan Mamboro tersebut menyasar dua pusat pemerintahan, yakni Kantor Walikota Palu di Jalan Balai Kota Timur dan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah di Jalan Sam Ratulangi.
Dalam aksinya, massa menyuarakan sejumlah tuntutan mendasar. Salah satu poin krusial yang diangkat adalah penolakan terhadap dugaan arogansi dan pembatasan sepihak dari asosiasi penyedia jasa logistik ALFI-ILFA terhadap para pengemudi. Aliansi buruh menegaskan bahwa hak mendirikan serta bergabung dalam serikat pekerja merupakan hak konstitusional yang dilindungi undang-undang dan tidak boleh diintimidasi.
Selain isu ketenagakerjaan, para demonstran juga mendesak pemerintah daerah memberikan perhatian konkret terhadap masa depan keluarga buruh melalui jaminan akses pendidikan gratis serta alokasi beasiswa khusus bagi anak-anak pekerja berpenghasilan rendah.
Saat tiba di Balai Kota Palu, perwakilan massa diterima langsung oleh jajaran Pemerintah Kota Palu melalui Asisten II Bidang Administrasi Perekonomian bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu untuk berdialog di ruang pertemuan Bantaya.
Dari hasil audiensi tersebut, Pemkot Palu menyepakati agenda mediasi lanjutan yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (7/10/2026) dengan mempertemukan perwakilan buruh bersama pihak asosiasi logistik ALFI-ILFA, Dinas Tenaga Kerja, serta BPJS Ketenagakerjaan. Sementara terkait akses pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Palu membuka ruang fasilitasi program kesetaraan gratis dan skema beasiswa perguruan tinggi melalui kerja sama lintas sektor.
Usai menyampaikan aspirasi di tingkat kota, massa aksi bergeser ke Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Di lokasi ini, perwakilan aliansi ditemui oleh Staf Ahli Gubernur bersama jajaran Biro Hukum Setda Provinsi Sulteng. Pihak Pemprov menegaskan komitmen bahwa program bantuan pendidikan "Berani Cerdas" bersifat inklusif untuk seluruh warga, termasuk kalangan keluarga buruh. Pemprov Sulteng juga menyatakan kesiapan menjadi fasilitator lanjutan di tingkat provinsi pascapertemuan di balai kota rampung.
Aksi penyampaian pendapat di muka umum tersebut berlangsung tertib dan damai di bawah pengawalan aparat kepolisian hingga seluruh massa membubarkan diri secara teratur menjelang siang hari.