PALU – Sejumlah perubahan terlihat dalam pembangunan Kota Palu sepanjang 2026, mulai dari beroperasinya kembali Jembatan Palu IV dan elevated road hingga pembenahan transportasi publik, pedestrian, ruang publik, dan layanan pemerintahan berbasis digital.
Perubahan tersebut dapat dibandingkan dengan kondisi pada 2025 ketika sejumlah proyek masih berada dalam tahap pembangunan, rehabilitasi, evaluasi, maupun penataan.
Salah satu perubahan paling nyata terlihat pada Jembatan Palu IV dan elevated road. Pada Juli 2025, kedua infrastruktur tersebut masih menjadi bagian dari proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang ditinjau pemerintah.
Memasuki 2026, Jembatan Palu IV dan elevated road resmi difungsikan pada 13 Februari. Infrastruktur tersebut kembali menghubungkan kawasan di sekitar muara Teluk Palu sekaligus menjadi bagian dari pemulihan jaringan jalan pascabencana 2018.
Pembangunan kembali Jembatan Palu IV tidak sepenuhnya menggunakan anggaran Pemerintah Kota Palu. Proyek tersebut mendapat dukungan Pemerintah Indonesia dan hibah Japan International Cooperation Agency atau JICA.
Perubahan lain terlihat pada layanan Bus Transpalu. Pada Oktober 2025, operasional bus sempat dihentikan sementara untuk mengevaluasi koridor sekaligus menyiapkan pembangunan halte dan titik pemberhentian baru.
Pada Januari 2026, Pemerintah Kota Palu kemudian menetapkan rute dan jam operasional terbaru Transpalu. Jaringan layanan dirancang menjangkau kawasan pemerintahan, permukiman, pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga pusat kegiatan ekonomi.
Penataan fasilitas bagi pejalan kaki juga berlanjut pada 2026. Pada akhir Agustus, pemerintah kota memantau pembenahan pedestrian di Jalan Gajah Mada, Jalan Imam Bonjol, dan Jalan Hasanuddin.
Pembenahan tersebut diarahkan untuk mengembalikan fungsi trotoar sehingga dapat digunakan dengan lebih aman dan nyaman oleh pejalan kaki.
Penataan ruang publik juga menjadi bagian dari pembangunan kota. Pada akhir 2025, sejumlah pekerjaan seperti penataan kawasan Jalan Pattimura-Togean, Jalan Hasanuddin, dan revitalisasi Taman GOR masih dalam tahap pengerjaan. Program penataan kawasan dan fasilitas publik kemudian dilanjutkan pada 2026.
Selain pembangunan fisik, Pemerintah Kota Palu memperluas penggunaan layanan digital. Pada 2026, pemerintah kota mulai mengembangkan sistem E-Office terintegrasi untuk mendokumentasikan pekerjaan perangkat daerah dan membantu pemantauan kinerja aparatur.
Evaluasi pemerintahan digital juga memasuki sistem baru melalui Indeks Pemerintah Digital atau PEMDI. Sebelumnya, Kota Palu memperoleh nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebesar 2,83 pada 2025 dengan kategori baik.
Meski sejumlah fasilitas memasuki tahap pemanfaatan dan pembenahan pada 2026, pembangunan berlangsung di tengah ruang fiskal yang lebih terbatas.
DPRD Kota Palu menyebut postur APBD 2026 berada di kisaran Rp1,7 triliun, turun dibandingkan sekitar Rp1,8 triliun pada tahun sebelumnya. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus lebih selektif menentukan program dan belanja.
Karena 2026 masih berjalan, perkembangan tersebut belum dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa seluruh indikator pembangunan Kota Palu lebih baik dibandingkan 2025.
Namun, sejumlah perubahan yang sudah terlihat menunjukkan pergeseran dari fase pembangunan dan evaluasi pada tahun sebelumnya menuju pemanfaatan infrastruktur, pembenahan layanan transportasi, fasilitas pejalan kaki, serta digitalisasi pelayanan pada 2026.
Capaian akhir pembangunan Kota Palu tahun ini baru dapat dinilai lebih lengkap setelah data realisasi anggaran, pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, dan indikator pembangunan lainnya untuk 2026 tersedia secara final.