PALU, SULTENG EASY – Selama ini, ada satu pemandangan yang sering membuat masyarakat kecil mengelus dada: betapa cepatnya sebuah aturan baru dibuat untuk membebani warga, namun betapa lambatnya proses ketika masyarakat meminta agar aturan yang menyulitkan itu diperbaiki atau dihapus.
Bagi warga biasa, meminta perubahan atas sebuah aturan yang dirasa menghambat di lapangan sering kali terasa seperti menjalankan misi yang mustahil atau mission impossible.
Bayangkan saja alur yang kerap terjadi saat ini. Ketika ada satu aturan yang menyusahkan hidup orang banyak, keluhan warga sering kali baru didengar kalau sudah muncul riak-riak keributan. Warga harus berkumpul melakukan aksi unjuk rasa lebih dulu, berteriak di depan kantor pemerintahan, lalu menunggu diterima oleh wakil rakyat. Setelah itu, usulan tersebut masih harus dibawa ke meja rapat pemerintah, masuk ke pembahasan undang-undang, bahkan tak jarang warga disuruh menempuh jalur uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK)—sebuah proses hukum yang semua orang tahu betapa panjang, rumit, dan beratnya bagi rakyat biasa.
Kalau untuk Kemajuan dan Kas Negara, Mengapa Harus Menunggu Lama?
Cara kerja yang berputar-putar seperti ini tentu sangat merugikan semua pihak, baik masyarakat maupun negara sendiri. Apalagi jika keluhan masyarakat tersebut menyangkut urusan pelayanan dan pembayaran kewajiban yang justru mendatangkan uang bagi kas negara.
Logika sederhananya: ketika masyarakat ingin patuh mengikuti aturan dan menambah pendapatan negara, tetapi dihalangi oleh syarat birokrasi yang kaku dan berulang-ulang, mengapa penghambat itu tidak langsung dimusnahkan saat itu juga?
Menunda penyelesaian keluhan masyarakat sama saja dengan membiarkan kemajuan jalan di tempat. Jika sebuah syarat terbukti hanya membuat warga capek dan membuang waktu kerja, maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mempertahankan aturan yang menghambat tersebut.
Hati Nurani Pemimpin di Atas Kepentingan Politik dan Golongan
Di sinilah masyarakat sangat merindukan hadirnya sosok pemimpin yang tegas dan berani menggunakan kewenangannya. Dalam urusan pelayanan publik sehari-hari, sebenarnya banyak sekali aturan berbelit yang tidak perlu menunggu revisi undang-undang di DPR atau putusan hakim di MK untuk diubah. Seorang pemimpin yang memegang kewenangan bisa langsung mengubah atau menghapus aturan penghambat tersebut dalam sekejap lewat instruksi tegas.
Agar negara ini melangkah maju, ada dua kunci utama yang harus dipegang teguh oleh penyelenggara pemerintahan:
1. Selesaikan Keluhan Saat Itu Juga Tanpa Menunggu Gejolak: Jangan biarkan masyarakat harus marah, berdemo di jalan, dan melewati proses hukum bertahun-tahun dulu baru sebuah aturan dievaluasi. Begitu ada keluhan warga yang masuk akal dan tujuannya baik bagi kemajuan bersama, langsung periksa dan pangkas penghambatnya saat itu juga.
2. Pemimpin yang Mengutamakan Rakyat Pasti Didukung Semua Pihak: Kewenangan seorang pemimpin diberikan untuk membuka jalan bagi kemakmuran warganya. Pemimpin yang berani menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan akan selalu mendapatkan dukungan tulus dari semua pihak. Walaupun di dalam roda pemerintahan selalu ada unsur-unsur politik, semuanya akan larut dan menyatu dengan sendirinya apabila sang pemimpin sudah berdiri tegak mengutamakan kepentingan rakyat.
Pada akhirnya, langkah dan hitung-hitungan politik selalu bisa dikalahkan oleh ketulusan hati nurani demi kepentingan kita bersama. Urusan memudahkan hidup rakyat ini sesungguhnya juga menyangkut masa depan mereka yang sedang berpolitik. Sebab di hadapan negara, kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa adalah milik bersama yang tidak pernah memandang warna maupun golongan.
