PALU – Sulawesi Tengah berada pada posisi yang menarik dalam peta ekonomi Indonesia. Daerah ini menjadi salah satu pusat industri pengolahan dan hilirisasi mineral, menerima investasi puluhan triliun rupiah, serta menghasilkan ekspor bernilai miliaran dolar AS.
Namun, besarnya aktivitas ekonomi tersebut memunculkan pertanyaan yang lebih dekat dengan kepentingan masyarakat: seberapa besar nilai ekonomi yang dihasilkan di Sulawesi Tengah benar-benar berputar dan memberikan manfaat luas di daerah?
Data terbaru memperlihatkan bahwa persoalannya bukan sekadar apakah ekonomi Sulawesi Tengah tumbuh atau tidak. Tantangan yang lebih besar terletak pada struktur pertumbuhan, konsentrasi investasi, kondisi tenaga kerja, kemiskinan, hingga kemampuan fiskal daerah.
1. Ekonomi Sulteng Tumbuh 5,06 Persen
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Sulawesi Tengah pada Triwulan II 2026 tumbuh 5,06 persen secara tahunan (yoy).
Angka tersebut menunjukkan perekonomian masih berkembang, meskipun melambat dibandingkan pertumbuhan 8,32 persen pada Triwulan I 2026.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga pada Triwulan II tumbuh 5,09 persen, konsumsi pemerintah 13,59 persen, pembentukan modal tetap bruto 5,80 persen, dan ekspor 5,07 persen.
Data ini menunjukkan pertumbuhan Sulawesi Tengah tidak berhenti. Namun, angka pertumbuhan provinsi saja belum cukup untuk menggambarkan bagaimana hasil pembangunan ekonomi dirasakan masyarakat.
2. Investasi Besar, tetapi Sangat Terkonsentrasi di Morowali
Salah satu angka paling mencolok terlihat pada realisasi investasi.
DPMPTSP Sulawesi Tengah mencatat Kabupaten Morowali menyerap Rp65,87 triliun atau 95,88 persen dari total realisasi investasi Sulawesi Tengah pada Semester I 2026.
Dominasi tersebut terutama berkaitan dengan industri logam dasar dan pengolahan nikel.
Daerah lain berada jauh di bawahnya. Morowali Utara tercatat sekitar Rp1,06 triliun, Banggai Rp786,46 miliar, Kota Palu Rp424,43 miliar, dan Sigi Rp207,02 miliar.
Seluruh 13 kabupaten dan kota memang mencatatkan investasi, tetapi distribusi nilai investasinya sangat tidak merata.
Artinya, besarnya investasi Sulawesi Tengah belum dapat dibaca sebagai gambaran yang sama untuk seluruh wilayah. Pertumbuhan berbasis industri memiliki pusat geografis yang sangat kuat di Morowali.
3. Ekspor Tembus US$2 Miliar, Didominasi Produk Industri dan Mineral
Kekuatan industri Sulawesi Tengah semakin terlihat dari perdagangan luar negeri.
BPS mencatat ekspor Sulawesi Tengah pada Mei 2026 mencapai US$2,04 miliar.
Besi dan baja menyumbang sekitar US$1,15 miliar atau 56,30 persen, nikel US$402,69 juta atau 19,72 persen, serta bahan bakar mineral US$251,36 juta atau 12,31 persen.
Jika digabungkan, tiga kelompok tersebut menyumbang sekitar 88 persen nilai ekspor Sulawesi Tengah pada bulan itu.
Angka ini menunjukkan besarnya peran industri berbasis mineral dalam membentuk ekonomi daerah.
Namun, nilai ekspor tidak sama dengan pendapatan yang seluruhnya masuk ke kas pemerintah daerah atau langsung menjadi pendapatan masyarakat. Ekspor menggambarkan nilai barang yang diperdagangkan ke luar negeri, sehingga perlu dibedakan dari PAD, pendapatan pekerja, maupun uang yang benar-benar berputar di ekonomi lokal.
4. Mayoritas Pekerja Justru Masih Berada di Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Di sinilah muncul salah satu kontras penting.
Pada Mei 2026 terdapat sekitar 1,63 juta penduduk Sulawesi Tengah yang bekerja.
Meskipun industri pengolahan menjadi salah satu mesin pertumbuhan, sektor yang menyerap pekerja paling banyak justru pertanian, kehutanan, dan perikanan, mencapai 633.690 orang atau 38,79 persen dari seluruh penduduk bekerja.
Pekerja pada kegiatan formal tercatat 577.660 orang atau 35,36 persen.
Tingkat Pengangguran Terbuka berada pada 2,97 persen. Angka tersebut relatif rendah, tetapi BPS juga mencatat persentase setengah penganggur meningkat 1,11 poin persentase dibandingkan Februari 2026.
Kondisi ini menunjukkan pentingnya melihat kualitas dan struktur pekerjaan, bukan hanya jumlah orang yang tercatat bekerja.
Sulawesi Tengah sedang mengalami transformasi menuju ekonomi industri, sementara sebagian besar tenaga kerjanya masih menggantungkan penghidupan pada sektor primer.
5. Kemiskinan Turun, tetapi Masih 345 Ribu Penduduk
Perbaikan juga terlihat pada indikator kemiskinan.
Persentase penduduk miskin Sulawesi Tengah pada Maret 2026 turun menjadi 10,46 persen, dengan jumlah sekitar 345.060 orang.
Namun, kondisinya berbeda antara kota dan desa.
Kemiskinan perdesaan turun dari 12,66 persen pada September 2025 menjadi 12,48 persen pada Maret 2026. Sebaliknya, kemiskinan perkotaan meningkat dari 6,40 persen menjadi 6,62 persen.
Jumlah penduduk miskin perkotaan juga bertambah sekitar 3.400 orang dalam periode tersebut.
Garis Kemiskinan Sulawesi Tengah tercatat Rp685.244 per kapita per bulan. Untuk rumah tangga miskin dengan rata-rata 5,4 anggota, BPS memperkirakan Garis Kemiskinan rumah tangga sekitar Rp3,69 juta per bulan.
Angka tersebut penting karena menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetap berjalan berdampingan dengan ratusan ribu penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan.
6. Ekonomi Besar Belum Otomatis Membuat Fiskal Daerah Mandiri
Kontras lain terlihat pada keuangan pemerintah daerah.
Data Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Tengah hingga 31 Mei 2026 mencatat pendapatan APBD sekitar Rp5,56 triliun.
Dari jumlah tersebut, pendapatan transfer mencapai sekitar Rp4,48 triliun, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp1,06 triliun.
Kementerian Keuangan menyebut tingkat kemandirian fiskal Sulawesi Tengah masih berada pada 19,06 persen, sehingga struktur pendapatan daerah masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat.
Pada periode yang sama, realisasi belanja APBD mencapai sekitar Rp5,59 triliun. Belanja pegawai sebesar Rp3,75 triliun atau 67,15 persen dari total realisasi belanja APBD.
Kondisi tersebut menghasilkan pertanyaan penting bagi pembangunan jangka panjang.
Jika Sulawesi Tengah menjadi salah satu pusat investasi, hilirisasi, dan ekspor Indonesia, bagaimana aktivitas ekonomi sebesar itu dapat semakin memperkuat basis penerimaan daerah dan memperluas ruang fiskal untuk pelayanan publik serta pembangunan produktif?
7. Tantangannya Bukan Sekadar Mengejar Pertumbuhan
Data yang tersedia tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa kebijakan ekonomi nasional telah merugikan Sulawesi Tengah. Hilirisasi dan investasi juga menciptakan aktivitas ekonomi, lapangan kerja, ekspor, serta pembangunan industri yang sebelumnya tidak berada pada skala sekarang.
Namun, data tersebut menunjukkan adanya sejumlah tantangan yang patut mendapat perhatian.
Pertumbuhan ekonomi perlu semakin terhubung dengan peningkatan kualitas pekerjaan masyarakat.
Investasi perlu menghasilkan rantai ekonomi yang lebih luas di luar pusat industri.
Kekuatan ekspor perlu diikuti penguatan usaha lokal dan basis penerimaan daerah.
Sementara transformasi industri perlu berjalan berdampingan dengan peningkatan produktivitas pertanian, perikanan, UMKM, dan sektor lain yang menjadi sumber penghidupan sebagian besar masyarakat.
Dengan demikian, keberhasilan ekonomi Sulawesi Tengah tidak cukup dinilai dari berapa triliun rupiah investasi yang masuk atau berapa miliar dolar barang yang diekspor.
Ukuran yang lebih dekat dengan masyarakat adalah apakah transformasi tersebut menghasilkan pekerjaan yang lebih baik, pendapatan yang meningkat, usaha lokal yang berkembang, kemiskinan yang terus menurun, pelayanan publik yang membaik, serta kemampuan fiskal daerah yang semakin kuat.
Sulawesi Tengah telah menghasilkan nilai ekonomi yang sangat besar.
Pertanyaan berikutnya bukan lagi sekadar seberapa cepat ekonominya tumbuh, tetapi seberapa luas hasil pertumbuhan itu tinggal, berputar, dan dirasakan di Sulawesi Tengah.
