PALU – Besarnya investasi, ekspor, dan aktivitas industri di Sulawesi Tengah belum otomatis membuat seluruh nilai ekonomi yang tercipta menjadi pendapatan pemerintah daerah atau langsung dinikmati masyarakat.
Namun, kondisi tersebut bukan berarti pemerintah daerah hanya dapat menunggu pembagian manfaat dari pemerintah pusat atau berharap investasi besar dengan sendirinya menyebar ke seluruh lapisan ekonomi.
Daerah memiliki sejumlah ruang kebijakan yang dapat digunakan untuk memperbesar manfaat ekonomi, sepanjang dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.
Tantangannya adalah mengubah posisi Sulawesi Tengah dari sekadar lokasi produksi dan investasi menjadi daerah yang juga memiliki rantai pasok, tenaga kerja terampil, usaha lokal, penerimaan daerah, serta kegiatan ekonomi pendukung yang semakin kuat.
1. Pastikan Seluruh Hak Fiskal Daerah Diterima Secara Optimal
Langkah pertama bukan menciptakan pungutan baru di luar aturan, tetapi memastikan seluruh penerimaan yang memang menjadi hak daerah tercatat dan diterima secara optimal.
Dalam hubungan keuangan pusat dan daerah terdapat mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH), termasuk DBH yang berasal dari sumber daya alam mineral dan batu bara.
Untuk penerimaan tertentu dari pertambangan mineral dan batu bara, sebagian penerimaan negara dibagikan kembali kepada daerah dengan formula yang telah ditetapkan pemerintah.
Karena itu, pemerintah daerah berkepentingan memiliki data produksi, wilayah penghasil, kegiatan usaha, serta basis penerimaan yang akurat agar potensi penerimaan tidak terlepas hanya karena persoalan administrasi atau ketidaksesuaian data.
Hal yang sama berlaku terhadap sumber Pendapatan Asli Daerah yang memang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Optimalisasi tidak berarti menaikkan beban usaha tanpa perhitungan. Fokus utamanya adalah memastikan objek yang sudah seharusnya tercatat tidak luput, sistem pemungutan semakin akurat, dan kebocoran penerimaan dapat ditekan.
2. Investasi Besar Harus Menciptakan Rantai Pasok Lokal
Nilai investasi puluhan triliun rupiah akan memberikan dampak lebih luas apabila kebutuhan perusahaan juga dapat dipenuhi oleh usaha yang beroperasi di Sulawesi Tengah.
Kebutuhan industri tidak hanya berupa bahan baku utama.
Ada transportasi, katering, hasil pertanian, perikanan, konstruksi, perawatan, pergudangan, jasa teknik, perlengkapan kerja, akomodasi, hingga berbagai kebutuhan operasional lainnya.
Di sinilah pemerintah daerah dapat berperan memetakan kebutuhan industri dan kemampuan UMKM maupun perusahaan lokal.
Regulasi penanaman modal nasional juga telah menyediakan mekanisme kemitraan antara usaha besar dengan UMKM dan koperasi. Pelaksanaan kemitraan bahkan memiliki mekanisme komitmen, perjanjian, pelaporan, monitoring, dan evaluasi.
Dengan demikian, kemitraan tidak semestinya berhenti pada kegiatan seremonial atau bantuan sesaat.
Target yang lebih bernilai adalah membuat semakin banyak usaha lokal masuk ke dalam rantai pasok perusahaan besar secara berkelanjutan.
3. UMKM Lokal Perlu Dinaikkan Kelas agar Bisa Menjadi Pemasok Industri
Meminta perusahaan besar membeli produk lokal tidak akan cukup apabila pelaku usaha daerah belum mampu memenuhi standar kualitas, kapasitas produksi, legalitas, keselamatan, kontinuitas pasokan, dan ketepatan waktu yang dibutuhkan industri.
Karena itu, pemerintah daerah dapat memulai dari pemetaan.
Usaha lokal mana yang sudah siap menjadi pemasok?
Produk apa yang selama ini didatangkan dari luar Sulawesi Tengah tetapi sebenarnya berpotensi diproduksi di daerah?
Standar apa yang belum mampu dipenuhi UMKM?
Dari pemetaan tersebut, program UMKM dapat diarahkan lebih spesifik pada kebutuhan pasar nyata.
Pendampingan kemudian tidak berhenti pada pelatihan membuat kemasan atau pemasaran digital, tetapi bergerak menuju sertifikasi, peningkatan kapasitas produksi, pembiayaan, standardisasi produk, manajemen usaha, dan akses kontrak dengan industri.
Dengan cara itu, sebagian pengeluaran perusahaan besar dapat berubah menjadi omzet perusahaan dan UMKM lokal.
4. Siapkan Tenaga Kerja Sulteng untuk Pekerjaan Bernilai Lebih Tinggi
Manfaat investasi juga ditentukan oleh posisi tenaga kerja lokal di dalam industri.
Daerah perlu mengetahui keterampilan apa yang benar-benar dibutuhkan perusahaan dalam tiga hingga lima tahun ke depan, bukan sekadar membuka pelatihan berdasarkan program rutin tahunan.
Pemerintah daerah dapat memperkuat hubungan antara industri dengan SMK, politeknik, perguruan tinggi, balai latihan kerja, dan lembaga sertifikasi.
Pelatihan dapat diarahkan pada keterampilan yang memiliki permintaan nyata, mulai dari pengelasan, kelistrikan, mekanik, keselamatan kerja, laboratorium, teknologi industri, logistik hingga kemampuan teknis lainnya.
Tujuannya bukan sekadar meningkatkan jumlah warga yang bekerja.
Yang lebih penting adalah meningkatkan kemampuan tenaga kerja Sulawesi Tengah memasuki pekerjaan dengan produktivitas, keterampilan, jenjang karier, dan pendapatan yang lebih tinggi.
5. Bangun Industri Turunan, Jangan Berhenti pada Produk Antara
Hilirisasi juga dapat diperluas.
Jika suatu daerah hanya menjadi tempat pengolahan tahap awal, sementara industri dengan nilai tambah lebih tinggi berkembang di daerah atau negara lain, sebagian peluang ekonomi ikut berpindah keluar.
Sulawesi Tengah dapat menggunakan perencanaan pembangunan dan kebijakan investasinya untuk mendorong terbentuknya industri lanjutan yang sesuai dengan potensi daerah.
Hal ini tidak hanya berlaku pada mineral.
Pertanian, perkebunan, perikanan, dan hasil hutan juga dapat memperoleh nilai tambah lebih besar apabila produk tidak hanya keluar dalam bentuk bahan mentah.
Semakin panjang proses produksi yang dilakukan di Sulawesi Tengah, semakin besar peluang munculnya pekerjaan, jasa pendukung, pemasok, kegiatan perdagangan, dan basis ekonomi baru di daerah.
6. Sebarkan Pusat Pertumbuhan di Luar Kawasan Industri Utama
Data investasi Semester I 2026 menunjukkan sekitar 95,88 persen realisasi investasi Sulawesi Tengah terkonsentrasi di Morowali.
Kondisi ini memperlihatkan perlunya pusat pertumbuhan baru agar manfaat investasi tidak terlalu bergantung pada satu kawasan.
Setiap kabupaten tidak harus memiliki smelter atau meniru struktur ekonomi Morowali.
Banggai dapat memiliki kekuatan berbeda. Parigi Moutong, Poso, Tolitoli, Buol, Sigi, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Morowali Utara, dan Kota Palu juga mempunyai karakter ekonomi masing-masing.
Yang dibutuhkan adalah menghubungkan keunggulan tersebut dengan pasar yang lebih besar.
Daerah pertanian dapat menjadi basis pangan dan pengolahan hasil pertanian. Wilayah perikanan dapat memperkuat industri pengolahan dan rantai dingin. Kota dapat berkembang pada jasa, perdagangan, pendidikan, teknologi, logistik, dan ekonomi kreatif.
Dengan demikian, pertumbuhan industri di satu wilayah dapat menciptakan permintaan ekonomi bagi wilayah lain.
7. Gunakan BUMD Secara Selektif pada Peluang yang Benar-Benar Layak
BUMD juga dapat menjadi instrumen ekonomi daerah, tetapi pembentukannya tidak boleh sekadar mengejar gagasan bahwa pemerintah harus ikut memiliki semua jenis usaha.
BUMD lebih bermanfaat ketika masuk pada bidang yang memiliki kebutuhan pasar jelas, model bisnis sehat, tata kelola profesional, dan memberikan manfaat strategis bagi daerah.
Peluangnya dapat berada pada pengelolaan layanan, infrastruktur pendukung, perdagangan komoditas tertentu, energi, logistik, atau sektor lain sesuai kewenangan dan kelayakan usaha.
BUMD yang sehat dapat menghasilkan dividen dan memperkuat PAD.
Sebaliknya, BUMD yang dibangun tanpa kajian hanya berpotensi berubah menjadi beban APBD. Karena itu, kelayakan ekonomi dan tata kelola harus menjadi dasar utama.
8. Negosiasi Investasi Harus Membahas Dampak Ekonomi Lokal
Keberhasilan investasi tidak seharusnya hanya diukur dari nilai modal yang masuk.
Ketika pemerintah daerah memfasilitasi investasi, indikator manfaat dapat diperluas dengan melihat penyerapan tenaga kerja, kemitraan UMKM, penggunaan pemasok lokal, pengembangan keterampilan, pembangunan infrastruktur pendukung, serta dampaknya terhadap ekonomi sekitar.
Sebagian kewajiban perusahaan memang ditentukan pemerintah pusat dan peraturan nasional sehingga pemerintah daerah tidak dapat membuat persyaratan sesuka hati.
Namun, daerah tetap memiliki ruang dalam fasilitasi, perencanaan, pengawasan sesuai kewenangan, penyediaan tenaga kerja, pengembangan UMKM, dan koordinasi dengan pemerintah pusat.
Data mengenai dampak investasi juga perlu dibuka secara berkala agar masyarakat dapat melihat bukan hanya berapa triliun rupiah investasi yang masuk, tetapi apa yang dihasilkan investasi tersebut bagi daerah.
9. Sulteng Perlu Mengukur Berapa Nilai Ekonomi yang Benar-Benar Tinggal di Daerah
Pada akhirnya, Sulawesi Tengah membutuhkan ukuran yang lebih lengkap daripada pertumbuhan ekonomi dan realisasi investasi.
Misalnya, berapa nilai belanja perusahaan yang menggunakan pemasok Sulawesi Tengah?
Berapa pekerja lokal yang berada pada pekerjaan terampil?
Berapa UMKM yang memperoleh kontrak berkelanjutan?
Berapa nilai tambah komoditas yang diproses di daerah?
Berapa penerimaan daerah yang berkaitan dengan berkembangnya aktivitas ekonomi?
Dan berapa besar kegiatan industri menciptakan ekonomi baru di kabupaten lain?
Indikator semacam itu akan membantu pemerintah dan masyarakat mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi benar-benar semakin mengakar di Sulawesi Tengah.
Investasi dan hilirisasi tetap dapat menjadi kekuatan besar bagi daerah.
Persoalannya bukan memilih antara menerima atau menolak investasi, melainkan memastikan investasi menghasilkan hubungan ekonomi yang semakin kuat dengan masyarakat dan usaha lokal.
Sulawesi Tengah telah menjadi tempat terciptanya nilai ekonomi yang sangat besar.
Tahap berikutnya adalah memperbesar bagian dari aktivitas tersebut yang tinggal, berputar, menciptakan usaha, meningkatkan keterampilan, memperkuat penerimaan daerah, dan akhirnya kembali menjadi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah.
